Pemprov Sumut Tingkatkan Tata Kelola BUMD untuk Profesionalisme dan Daya Saing Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam upaya ini, Pemprov meluncurkan program bimbingan teknis (Bimtek) Coaching Clinic. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendorong pengelolaan BUMD yang tidak hanya profesional tetapi juga mampu beradaptasi, transparan, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan zaman.

Komitmen Pemprov Sumut dalam Pengelolaan BUMD

Pernyataan komitmen ini diungkapkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, saat membuka acara Bimtek Coaching Clinic BUMD di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan pentingnya BUMD dalam mendukung pelayanan publik dan memperkuat ekonomi daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

“BUMD bukan hanya sekadar entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang harus memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMD jauh lebih luas dibandingkan sekadar mencari keuntungan finansial.

Pentingnya Profesionalisme dalam Tata Kelola BUMD

Sulaiman menekankan bahwa BUMD harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang muncul, seperti transformasi digital dan perubahan regulasi yang cepat. “BUMD dituntut untuk menjadi perusahaan yang sehat, produktif, dan kompetitif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Di era yang dinamis ini, cara pengelolaan BUMD harus berubah. “Pengelolaan yang biasa-biasa saja tidak lagi mencukupi,” tegasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki integritas, tetapi juga kemampuan analitis yang baik, serta kepemimpinan yang kuat.

Membangun Budaya Kerja yang Profesional

Sulaiman mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMD untuk terus merumuskan budaya kerja yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas, inovasi, dan disiplin. “Kita perlu membangun sistem yang berbasis data dan kinerja,” katanya. Ini penting untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan analisis yang akurat.

• Pengelolaan yang transparan
• Pelayanan publik yang optimal
• Memberikan lapangan kerja
• Memperkuat sektor-strategis daerah
• Mendukung kesejahteraan masyarakat

Dalam pandangannya, BUMD tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin BUMD di Sumut dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang kuat dan kompetitif,” ungkap Sulaiman.

Tantangan Era Digital untuk BUMD

Pada acara tersebut, narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Hironymus Ghodang, membahas tantangan yang dihadapi BUMD di era digital. Ia menyatakan bahwa saat ini BUMD berhadapan dengan persaingan yang semakin ketat, perubahan yang cepat, dan ekspektasi publik yang meningkat.

“Pola kerja BUMD juga mengalami perubahan signifikan. Kini, BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus sehat secara finansial dan kuat dalam tata kelola,” ujarnya. Hironymus menekankan bahwa BUMD harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Peran ASN dalam Transformasi BUMD

“Keberhasilan transformasi BUMD sangat bergantung pada profesionalisme dan adaptabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya. Menurutnya, ada beberapa aspek penting yang perlu dioptimalkan dalam BUMD, yaitu software, hardware, netware, dataware, dan brainware. Dengan mengembangkan kelima aspek ini, BUMD dapat beroperasi lebih efisien dan efektif.

Hironymus menekankan bahwa keberhasilan BUMD tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh orang-orang yang menjalankannya. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi kunci utama dalam menciptakan BUMD yang berdaya saing.

Partisipasi Stakeholder dalam Pengelolaan BUMD

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, serta Kepala BPSDM Sumut, Agustinus Panjaitan. Mereka bersama jajaran direksi BUMD se-Sumut berpartisipasi dalam kegiatan ini baik secara luring maupun daring. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola BUMD dan meningkatkan sinergi antar stakeholder.

Melalui kerjasama yang erat antara Pemprov, BUMD, dan masyarakat, diharapkan tata kelola BUMD di Sumut dapat diperbaiki dan ditingkatkan. “Hanya dengan kolaborasi yang solid, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan bersama,” tutup Sulaiman.

Strategi untuk Meningkatkan Tata Kelola BUMD

Untuk meningkatkan tata kelola BUMD, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM menjadi sangat vital. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi harus secara rutin dilaksanakan agar ASN di BUMD memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Kedua, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan BUMD juga sangat penting. Digitalisasi proses bisnis akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan. Selain itu, memanfaatkan big data untuk analisis pasar dan kebutuhan masyarakat dapat membantu BUMD dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.

• Pelatihan dan pengembangan SDM
• Digitalisasi proses bisnis
• Penerapan prinsip transparansi
• Analisis data untuk pengambilan keputusan
• Kolaborasi dengan berbagai pihak

Ketiga, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan BUMD. Hal ini tidak hanya akan membangun kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan kinerja BUMD secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat yang dihasilkan oleh BUMD.

Membangun Hubungan yang Kuat dengan Masyarakat

Selanjutnya, membangun hubungan yang kuat antara BUMD dan masyarakat juga menjadi faktor penting. Melalui komunikasi yang baik, BUMD dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini akan membuat BUMD lebih responsif dan relevan dalam melayani masyarakat.

BUMD juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa memiliki dan terlibat dalam pengembangan daerah, sehingga meningkatkan dukungan terhadap BUMD.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan tata kelola BUMD di Sumut dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.