Laporan Pengaduan PKBM Terabaikan, GMAKS Siapkan Aksi Demo di Kejati Banten

Dalam dunia pendidikan, transparansi penggunaan anggaran merupakan hal yang sangat penting. Namun, apa yang terjadi ketika laporan pengaduan terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak mendapatkan tanggapan yang jelas? Hal ini terjadi di Kabupaten Serang, di mana perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) merasa terabaikan dalam pengaduan mereka mengenai penggunaan anggaran di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). GMAKS kini bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Banten sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan yang mereka alami.

Ketidakjelasan Laporan Pengaduan

GMAKS, yang dipimpin oleh Saeful Bahri, telah menyampaikan laporan ke Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 1 Desember 2025. Namun, laporan tersebut ternyata dialihkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dan Tangerang tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pelapor. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di pihak GMAKS, yang merasa hak mereka untuk mendapatkan informasi telah diabaikan.

“Kami mengajukan surat pada 1 Desember 2025, tetapi saat kami menanyakan perkembangan, kami justru menemukan bahwa laporan kami telah dialihkan ke Kejari tanpa ada informasi lebih lanjut kepada kami,” ungkap Saeful Bahri pada Rabu, 8 April 2025. Ketidakjelasan ini jelas menambah frustrasi bagi GMAKS.

Rencana Aksi Unjuk Rasa

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai kelanjutan laporan pengaduan, GMAKS merencanakan untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Banten. Mereka merasa bahwa lembaga penegak hukum yang seharusnya transparan dan akuntabel ini tidak menunjukkan kinerja sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

• Ketidakjelasan dalam penanganan laporan pengaduan.
• Kurangnya komunikasi antara Kejati dan pihak pelapor.
• Indikasi pengabaian terhadap laporan yang telah disampaikan.
• Harapan untuk penegakan hukum yang profesional dan proporsional.
• Rencana aksi sebagai bentuk protes dan tuntutan kejelasan.

Visi Kejaksaan Tinggi Banten

Kejaksaan Tinggi Banten memiliki visi yang dikenal dengan istilah “Satya Adhi Wicaksana”. Visi ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Namun, GMAKS merasa bahwa dalam prakteknya, visi tersebut tidak terlihat pada penanganan laporan mereka.

Makna Dari ‘Satya Adhi Wicaksana’

Visi Kejaksaan Tinggi Banten dapat diuraikan sebagai berikut:

• Satya: Menggambarkan kesetiaan yang didasarkan pada kejujuran, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, maupun orang lain.
• Adhi: Menunjukkan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
• Wicaksana: Menekankan kebijaksanaan dalam bertindak dan berbicara, terutama dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan.

Dengan visi yang luhur ini, masyarakat berharap agar Kejaksaan Tinggi Banten dapat memenuhi ekspektasi publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Respons Publik Terhadap Aksi GMAKS

Aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh GMAKS tidak hanya menjadi sorotan bagi pihak Kejaksaan, tetapi juga masyarakat umum. Banyak yang mendukung langkah ini sebagai bentuk upaya untuk menegakkan keadilan dan mendorong lembaga hukum agar lebih responsif terhadap laporan pengaduan dari masyarakat.

Respons publik terhadap tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Masyarakat berharap agar aksi ini dapat mendorong instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai laporan pengaduan yang telah diajukan.

Pentingnya Pengawasan dalam Penggunaan Anggaran

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang tepat. Dalam konteks ini, laporan pengaduan GMAKS menjadi sangat relevan, mengingat adanya dugaan penyimpangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

• Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
• Peran serta masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS.
• Transparansi sebagai kunci dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
• Perlunya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.
• Harapan untuk perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran pendidikan.

Dengan adanya pengaduan ini, diharapkan akan ada perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Harapan GMAKS dan Masyarakat

GMAKS berharap bahwa aksi unjuk rasa yang akan mereka lakukan dapat menjadi pemicu perubahan dalam penanganan laporan pengaduan di Kejaksaan Tinggi Banten. Mereka ingin agar lembaga penegak hukum tersebut kembali pada jalur yang sesuai dengan visi dan misinya. Masyarakat juga memiliki harapan yang sama, yakni agar keadilan dapat ditegakkan dan setiap laporan pengaduan mendapatkan perhatian yang layak.

Dengan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Dukungan dari masyarakat terhadap GMAKS menjadi penting sebagai bentuk solidaritas dan upaya kolektif dalam menegakkan keadilan.

Kesimpulan Aksi dan Tindak Lanjut

Dengan segala ketidakpuasan yang dirasakan, GMAKS siap untuk melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap Kejaksaan Tinggi Banten. Mereka berharap agar aksi ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong perubahan yang positif dalam sistem hukum dan pengelolaan anggaran pendidikan. Mari kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari aksi ini dan dampaknya terhadap penegakan hukum di daerah tersebut.