Menyelidiki Dugaan Permainan Jabatan Kepala Sekolah, LMP Parigi Moutong Tak Toleran Terhadap Isu Lama Ini

Aksi tegas diambil oleh Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong dalam merespon adanya dugaan permainan jabatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP yang tengah menjadi sorotan.

Melihat Lebih Dekat: Dugaan Permainan Jabatan Kepala Sekolah

Melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Selasa (17/3/2026), LMP Parigi Moutong melihat bahwa isu ini bukan hanya sekedar pelanggaran moral, tapi juga sebagai tanda alarm bagi sistem birokrasi yang berpotensi merusak masa depan pendidikan di wilayah tersebut.

Menurut Ketua LMP Parigi Moutong, Fadli Arifin Azis, praktik jual beli jabatan ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip meritokrasi dan juga merupakan penghinaan bagi para guru yang memiliki integritas.

Bagaimana Dampaknya?

Fadli menekankan bahwa apabila jabatan kepala sekolah diperdagangkan, maka yang akan muncul bukanlah pemimpin pendidikan berkualitas, tetapi pemegang jabatan hasil dari transaksi.

Lebih lanjut, LMP juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam praktik ini. Fadli menegaskan bahwa masalah ini harus ditelusuri dengan cermat dan tidak boleh berhenti hanya pada tahap isu semata.

Tuntutan LMP

Merasa perlu adanya tindakan konkret, LMP Parigi Moutong mengajukan beberapa tuntutan. Mereka mendesak Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, untuk segera melakukan penelusuran secara transparan dan tanpa kompromi terhadap dugaan praktek jual beli jabatan tersebut.

• Mereka juga meminta agar tidak ada pelantikan kepala sekolah yang terindikasi terlibat dalam praktik transaksi jabatan, baik yang telah melakukan pembayaran maupun yang belum.
• LMP menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Parigi Moutong.

Dugaan Keterlibatan BPKSDM

LMP menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat BPKSDM dalam praktik yang sama dan diduga telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

“Ini bukan lagi isu baru, tetapi pola yang dibiarkan tumbuh. Oknum yang mempermainkan nasib orang demi kepentingan pribadi harus segera disingkirkan,” tegasnya.

Respon DPRD Parigi Moutong

Dalam berita terkait, DPRD Parigi Moutong memberikan jawaban terkait dugaan jual beli jabatan kepala sekolah.